Perilaku Politik Indonesia (Dalam Budaya)

Pada kebudayaan politik indonesia adanya sebuah budaya yang dominan, yang berasal dari kelompok etnis yang dominan pula, yaitu kelompok etnos jawa. Etnis ini sangat mewarnai sikap, prilaku, dan orientasi politik kalangan elit politik indonesia, menurut anderson konsep tentang kekuasaan dalam masyarakat jawa berbeda sekali dengan apa yang dipahami oleh masyarakat barat. Karena, bagi masyarakat jawa kekuasaan itu pada dasarnya konkri, besarannya konstan, sumbernya homogen, dan tidak berkaitan dengan legitimasi. Meskipun begitu ada pemilihan yang tegas antara mereka yang memegang kekuasaan, yang juga disebut sebagai kalangan priyayi. Hal itu di perlihatkan dengan cara berekspresi melalui bahasa atau pola memperlihatkan mimik/perilaku, yang diwujudkan lewat bahasa yang halus maupun yang kasar.

Implikasi dari pola pemilihan seperti ini adalah pada kalangan birokratb menampakan diri dengan wajah lembut atau citra diri dengan mengungkapkan sebagai pemimpin yang melindungi rakyat. Kelompok penguasa harus menampakan diri sebgai kelompok pemurah , baik hati,  dan melindungi seliruh rakyatnya. Akan tetapi, kelompok penguasa memiliki anggapan yang merendahkan rakyat, karena seorang pemimpin baik hari, pemurah dan pelindung harusnya rakyat tunduk dan setia pada pemimpin itu. Pembangunan yang selama ini dijalankan oleh pemerintah sebagai wujud baik hatinya, tidak ada rakyat yang tahu apa-apa apalagi memprotes kegiatan pemerintahan, dalam hal ini sangat minimnya transparansi dalam kehidupan pemerintahan yang bisa menimbulkan korupsi dikalangan pemimpin.

Implikasi yang kedua negatif dari citra diri seperti dalam kebijaksanaan publik, merupakan dominan atau kompetensi elit yang ada dijakarta dan ibukota provinsi. Yang membentuk agenda publik yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dalam hal ini rakyat mulai tersisihkan dalam proses poltik tidak adanya diskusi mengapa kebijakan seperti itu di terapkan, seperti seragam sepatu siswa, apakah perlu? Pada era ini banyak anak yang tidak sekolah karena tidak bisa membeli seragam sekolah dan akhirnya malu untuk pergi sekolah, apa itu yang di inginkan pemerintah? semua tahu bahwa kebijakan ada yang membebani rakyat dan menguntungkan rakyat segelintir penguasa yang mampu memperoleh akses terhadap kalangan penguasa.

Dalam mengambil kebijakan seperti itu adanya ikut serta kalangan pengusaha, terutama mereka yang tidak asli indonesia tahu bagaimana meladeni pejabat indonesia, tidak jarang mereka mebentuk menjadi client (pekerja) untuk memperoleh imbalan berupa kebijakan yang akan di tentukan pemerintah atau kemudahan dalam berusaha. dalam budaya politik indonesia adanya patronage dimana ada yang menjadi penguasa dan adanya yang menjadi pekerja atau client ini selaras dengan yang dikemukanakan marx yaitu kum borjuis dan kaum proletar.  Untuk kebijakan karena seragam sepatu siswa pasti pemerintah sudah kongkalikong dengan pabrik atau pembuat sepatu mengenai kebijakan itu atau kalangan pengusaha memberikan kalangan pejabat berupa tiket perjalanan, dana untuk kepentingan kegiatan pejabat, dana untuk kampanye dan sebagainya, kalau anda memilhat sekeliling ruangan pejabat banyak sekali kalangan pengusaha yang menampakan diri, yang sekarang terkenal dengan istilah kolusi.

Kalangan penguasa yang memasuki dunia pemerintahan,  menurut heather sutherland, memiliki gaya hidup tersendiri, ada yang suka dengan kemewahan kalau mengadakan pesta dan menyenlenggarakan berhari-hari sekalipun uang mereka tidak terlalu banyak mereka akan melalukan korupsi, korupsi bukanlah hal yang tidak umum hanya saja kalangan pejabat pemerintah hanya menutup mata atas persoalan tersebut.

Hal yang pernah terjadi pada bupati purwokerto pada abab XX. Bupati tersebut memanipulasi dana dari masyarakat, dan ia berutang pda paara pedangang cina dan arab yang ada di situ, dengan hobi yang dimiliki sangat konsumtif pejabat mengeluarkan banyak atas hobinya itu. Misalnya, berburu dan bermain golf. Mereka juga sanga senang mengadakan peninjauan. Kalau mereka melakukan peninjauan akan disambut dengan meriah dan kalau kembali akan dikasih hadiah yang berlimpah dari kalangan pejabat lokal yang menjadi bawahannya.

Gambaran seperti itu, sudah dapat kita amati bahwa perilaku kalangan birokrat pada masa sekarang ini merupakan kelanjutan dari apa yang dilakuakn oleh pendahulu pada masa kolonial.

Dapat diamati dalam perpolitikan indonesia ada sebuah kecenderunga akan munculnya budaya politik yang bersifat neo patrimonalistik, dalam negara patrimonalistik penyelenggara negara pemerintahab dan kekuatan militer berada dibawah kontrol langsung pemimpin negara mempersiapkan segala sesuatunya pribadi.

Menurut weber negara patrimonalistik memiliki karakteristik. Pertama, kecenderungan untuk menukarkan kan sumber daya yang dimiliki seorang penguasa dengan temanya. Kedua kebijakan seringkali bersifat partikularistik dari pada bersifat universalistik. Ketiga, rule of law sifatnya sekunder dibanding dengan kekuasaan dari seorang penguasa (rule of man). Keempat, kalangan penguasa politik seringkali mengaburkan antara mana yang menyangkut kepentingan umum dan mana yang menyangkut kepentingan publik. Weber juga mengatakan dalam patrimonalistik sulit untuk menentukan kebujakan yang akan diambiltentu saja bertentangan dengan negara modren yang bersifat rasionalistik sehingga segala sesuatunya dapat di prediksi.

Dari karakteristik yang dikemukakan weber dapat ditemukan pada saat orde baru kekuasaan dari jakarta sampai daerah daerah terlihat sangat patrimonalistik. Gejala yang dapat kita amati dijawa tengah, selama sebelum dan pada waktu pemilihan umum merupakan suatu yang dapat menjelaskan patrimonalistik negara orde baru, gubernur jawa tengah, soewardi, membangun rumah dinas yang besar dan mewah dengan biaya 7,5 M, demikian juga dengan pola promosi jabatan yang tidak mengikuti prosedur yang sudah baku. Seorang camat yang telah memenangkan golkar melebihi target yang telah ditentukan langsung memperoleh promosi menjadi asisten I Sekwilda Tingkat II. Suatu lonjakan yang tidak pernah di pratekan sebelumnya.

Gejala terkahir yang perlu dicatat munculnya anak-anak pejabat dalam politik . mereka menempati posisi strategis dalam golongan karya pada skala nasional. Akan mengakibatkan tidak terkontrolnya kekuasaan sehingga peluang munculnya civil society menjadi sanat terbatas. Apalagi sosialisasi dan pendidikan politik yang bersifat doktriner. Kecenderungan penguasa kita dalam menanamkan nilai dan keyakinan politik akan menjadi individu menjadi obyek atau kekuasaan.

  

DAFTAR PUSTAKA

Gaffar, Afan. 2006. Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Belajar